Wapres Sebut Program JKN Indonesia Terbesar di Dunia

Denpasar (SN)-Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia ternyata terbesar di dunia. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, program JKN merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan nasional dari sisi pengurangan pengeluarannya. JKN di Indonesia berbeda dari sisi kuantitas dibandingkan negara negara lain, bahkan secara jumlah lebih besar dari Amerika Serikat. "Waktu dulu saya Menko Kesra dilaporkan begini di Belanda begini di Malaysia, tapi saya bilang (Indonesia) ini beda, Jangan studi banding ke negara yang penduduknya sepeti Jogyakarta, hanya 10 juta tetapi mau dipraktikkan di penduduk 250 juta," tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidatonya di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Kamis (17/1).

Jusuf Kalla mengakui bahwa tidak mudah untuk mengelola JKN, namun hal tersebut harus dilakukan oleh pemerintah. Untuk itulah pemerintah dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial mengamanatkannya.

Jusuf Kalla menceritakan konsep dasarnya adalah tidak membubarkan jaminan sosial yang sudah ada, sehingga konsep Jusuf Kalla menggunakan satu rumah empat kamar. Sehingga untuk ASN ada Taspen, Asperindo, Jamsostek, untuk TNI ada Asabri dan masyarakat BPJS Kesehatan.

Kemudian pada UU Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan semuanya menjadi universal health coverage yang semuanya menjadi satu. Jusuf Kalla pun mengungkapkan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai lembaga asuransi kesehatan yang mungkin terbesar di dunia.

"Laporan BPJS saat ini anggotanya sudah 215 juta, sedangkan Obama Care saja hanya 25 juta itupun kemudian dihapuskan oleh Trump," tutur Jusuf Kalla.

Meski awalnya ada keraguan dari masyarakat maupun rumah sakit, khususnya dari rumah sakit karena tarifnya rendah. Wapres pun menyindir bahwa saat ini sudah berjalan karena kini rumah sakit sudah tahu 'jalannya', yakni jalan yang menelikung dan macam macam. "Misalnya pasien yang harusnya hanya dua hari dijadikan empat hari, macam biaya perjalanan pemerintah lah. Biaya perjalanan dua hari tetapi kuitansinya empat hari. Macam-macamlah cara, saya tidak tahu, tapi isu dari para teman-teman yang berada di bisnis itu. Sehingga akibatnya semua dasar perhitungan teoretis jadi kabur," ujar Jusuf Kalla.

Namun di sisi lain Wapres juga menyambut positif adanya perubahan mindset di masyarakat yang lebih rasional, yakni jika sakit lebih memilih ke rumah sakit dibandingkan ke dukun atau tabib. Jusuf Kalla menduga perpindahan tersebut karena murahnya ongkos rumah sakit.

Namun ia juga mengingatkan bahwa sistem yang terbentuk dalam mekanisme pelayanan harus rasional, yakni dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit dan baru di rujuk ke spesialis. Namun masyarakat sendiri menginginkan langsung saja ke rumah sakit, begitu juga dari kalangan masyarakat kelas menengah yang mau langsung ke spesialis tidak ke rumah sakit dulu.

"Jadi sama saja antara orang kelas bawah dengan yang kelas atas hanya tingkatannya saja berbeda. Ini harus menjadi pemikiran kita untuk meyakinkan untuk mengatur masyarakat, sebab saat ini masyarakat meyakini bahwa mereka bebas ke rumah sakit. BPJS Kesehatan pun menemukan ada data ongkos pijit fisiotheraphy saja sudah lebih dari Rp 1 triliun, ini bukan lagi pengobatan tetapi sudah menjadi keenakan," tutur Jusuf Kalla sambil tertawa. Sn03

Leave a reply