Kasus Rohingya Jadi Pembahasan Utama di Forum Parlemen Dunia

Nusa Dua(SNC)- Ketua Panitia World Paliamentary Forum(WPF) On Sustainable Development 2017, yakni Nurhayati Ali Asesegaf mengatakan bahwa salah satu topik yang diangkat di WPF adalah Sustaining Peace di Rohingyah Myanmar. "Kita yakin dalam kesepakatan itu ada yang dinamakan kesepakatan dalam HAM. Ini kejadian yang sangat menyedihkan, sudah terjadi berulang-ulang kali di Rohingyah Myanmar membuat kami merasa sangat prihatin.  Karena kami yakin Sustainble Development Goals (SDGs) tidak bisa tercapai tanpa adanya perdamaian," ucapnya pada awak media. Di Nusa Dua Bali. Rabu (6/9).

‪‪

‪Nurhayati juga menyampaikan, bahwa perdamaian itu adalah saling menghormati, di dalam hak asasi manusia. Hal ini menurutnya sudah menjadi kesepakatan dunia. "Apa yang terjadi di Myanmar tidak hanya merupakan kejadian internal. Karena sudah terjadi pelanggaran HAM,  tadi dalam pidato saya mengatakan bahwa ini crime against humanity.  Banyak sekali manusia tidak bersalah, khususnya perempuan dan anak-anak. Ini sangat memperihatinkan. Maka kami berharap nanti di dalam output WPF adalah Bali Declaration. Kami akan sepakat dalam hal kejadian pembantaian di Myanmar.  Ini bukan menjadi masalah Myanmar, atau ASEAN. Ini sudah menjadi masalah dunia," imbuhnya.

Untuk langkah konkret ke depannya, menurut Nurhayati, akan dilihat dalam diskusi-diskusi, dari WPF dan masukan dari negara lain. Meskipun delegasi Myanmar tidak hadir,  tapi krisis kemanusiaan akan menjadi poin utama dalam Bali Declaration. "Tidak hanya Indonesia merespon ini,  tapi dari berbagai negara. Tentunya,  rekomendasi ini akan kita bawa ke IPU dan United Nation. Kebetulan hadir juga perwakilan United Nation dari UNEP (United Nation Environment Programs)  ada juga dari UNICEF.  Hal ini inklusif karena melibatkan banyak stakeholders,  termasuk CSO dan NGO," jelasnya.

Nurhayati juga menambahkan, bahwa ia mengaku sebagai International Human Parliamentary pernah mengirimkan surat kepada Myanmar, dan dijawab oleh Parlemen Myanmar, bahwa mereka sudah membentuk tim investigasi yang dibentuk langsung oleh presiden Myanmar.  "Tetapi kenapa ini malah terulang kembali dan lebih sadis.  Jadi ini yang kita minta. Memang di ASEAN ada Law Kntervention tapi hal ini tidak hanya masalah dalam negeri Myanmar.  Ini masalah bersama yang sudah disepakati oleh PBB.  Juga mengenai SDGs,Myanmar sudah ikut dlm persetujuan dunia. Jadi mereka harus menerapkan apa yang sudah menjadi komitmen dunia," pungkasnya. (Snc02)

Leave a reply