Dewan dan Aktifis Kota Denpasar Lawan Sudikerta Soal Pembangunan Pelabuhan Benoa

Denpasar-Rencana percepatan pembangunan penataan Pelabuhan Benoa Bali yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mendapat perlawanan dari para aktifis atau pegiat LSM Kota Denpasar dan anggota DPRD Kota Denpasar.

Sebelumnya, ada pernyataan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta terkait perluasan Pelabuhan Benoa tidak perlu rekomendasi dari Pemerintah Kota Denpasar. Alasannya lampu hijau itu berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tataruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Karena diungkapkan Sudikerta suratnya sudah keluar dari Kementerian Agraria itu dapat jalan terus karena itu sebagai otoritas pelabuhan yang bisa membangun sendiri tanpa harus ada rekomendasi dari Kota Denpasar. Sudikerta beralasan, pembangunan perluasan Pelabuhan Benoa tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bisa dipercepat demi pelayanan publik dan perkembangan ekonomi.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD Denpasar I Ketut Suteja Kumara dan Juru Bicara LSM Manikaya Kauci Nyoman Mardika di Denpasar, Sabtu (5/8). Menurut Ketua Komisi I DPRD Denpasar I Ketut Suteja Kumara, kewenangan rekomendasi perluasan Pelabuhan Benoa ada di Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini juga tak terlepas dengan Perda Tataruang Kota Denpasar. Sehingga aturan-aturan yang berlaku harus tetap ditaati apalagi tahapan proses perluasan Pelabuhan Benoa sudah melalui proses konsultasi publik di DPRD Kota Denpasar. Tentu hal ini menjadi pembahasan uji publik dengan keterlibatan DPRD Kota sebagai keterwakilan rakyat. Perluasan Pelabuhan Benoa tetap harus mengikuti  regulasi dan mengikuti aturan yang ada. “Sebenarnya seorang pemimpin harus memberikan pecerahan secara sebaik-baiknya, karena semua ini berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada baik di pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali hingga pemerintah pusat. Kita menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur Bali yang mengabaikan regulasi yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar,” ujarnya.

Sementara Juru Bicara LSM Manikaya Manikaya Kauci Nyoman Mardika mengatakan, perluasan Pelabuhan Benoa yang saat ini memang telah menjadi kepentingan Nasional. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti aturan dan regulasi yang ada. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan pusat dan daerah.  Menurutnya percepatan perluasan dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun perluasan Pelabuhan Benoa sebagai proyek pemerintah pusat kenapa tidak dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres). "Tetapi terkait dengan lokasi ini dengan di wilayah Kota Denpasar, tetap harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dampak dari pada perluasan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar yang akan paling merasakan dampaknya baik dari segi kepadatan lalulintas, kepadatan penduduk, kebersihan, infrastruktur, serta dampak sosial lainnya," ujarnya.

Sementara dikonfirmasi Kadis Perhubungan Kota Denpasar Gede Astika mengatakan, dari pertemuan yang telah dilakukan belum lama ini bersama pemerintah pusat, diputuskan bahwa proses perluasan Pelabuhan Benoa saat ini telah menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Sementara Kota Denpasar sendiri tidak ingin jika dalam proses perluasan tersebut melangkahi peraturan yang ada. "Memang pro dan kontra ini terjadi, tetapi tidak ada upaya atau apa pun yang akan menghalangi pembangunan perluasan Pelabuhan Benoa. Bahkan, kami selalu mendorong agar pembangunan segera dilakukan sambil tetap memperhatikan berbagai regulasi yang ada," ujarnya. (SN01)

Leave a reply